Posts

Jangan Merasa Benar dan Paling Membela NKRI Jika Belum Membuat Kemajuan dan Kejayaan

Image
Jangan Merasa Benar dan Paling Membela NKRI Jika Belum Membuat Kemajuan dan Kejayaan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah yakni Haedar Nashir menuturkan bahwa amarah seorang yang beragama memiliki tata krama dan masih dalam koridor yang baik bukan justru amarah tersebut malah makin memperburuk sesama. “Marah itu merupakan bentuk tata kata dan perilaku yang tidak baik. Marahnya orang yang beragama dalam membela agamanya tidak boleh sama dengan marah orang yang tidak beragama, harus ada pembedanya berbingkai akhlak mulia,” ucap Haedar Nashir melalui akun twiternya @HaedarNs, Kamis (25/10/2018). Tokoh kelahiran Bandung 25 Februari 1958 itu menjelaskan bahwa semarah apapun seseorang dengan ketidaksetujuan atas kondisi yang ada, tetapi sebagai muslim dan orang yang beragama, patut untuk menunjukkan akhlakul karimah yang baik. “Bela NKRI wajib bagi seluruh warga dan komponen bangsa, lebihnya para elite dan aparatur negara. Tetapi bela negara jangan berhenti dalam kla

Bupati Cirebon yakni Sunjaya Purwadi Ditangkap Oleh KPK

Image
Bupati Cirebon yakni Sunjaya Purwadi Ditangkap Oleh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan terkait adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penyidik di Cirebon, Jawa Barat (Jabar). Diduga KPK telah menangkap Bupati Cirebon yakni Sunjaya Purwadi. “Benar, pada hari ini ada giat di Cirebon,” ucap Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/10/2018) malam. Agus belum juga dapat membeberkan perihal lebih detail lagi terkait dengan penindakan tersebut. Rencananya besok KPK akan menggelar jumpa pers terkait dengan penindakan hari ini. “Masih diperlukan pendalaman lagi. Besok akan dijelaskan dalam konferensi pers di KPK,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal PBNU Khawatir Tentang Insiden Pembakaran Bendera di Garut Dipolitisasi

Image
Sekretaris Jenderal PBNU Khawatir Tentang Insiden Pembakaran Bendera di Garut Dipolitisasi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni Helmy Faishal Zaini khawatir akan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dipolitisasi oleh sejumlah pihak. Hal ini terkait dengan munculnya petisi-petisi dari change.org untuk membubarkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). “Jadi ya itu yang saya bilang yang jadi politik di situ. Masalahnya satu orang ditimpakan kepada masalah organisasi, hal yang lain,” ujar Helmy saat ditemui setelah selesai gelaran konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/10/2018). Helmy menegaskan bahwa apa yang dilakukan Banser merupakan satu kebenaran, karena ia meyakini bahwa bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Menurutnya upaya politisasi dengan cara pembubaran terhadap Banser tidaklah benar karena Banser juga memiliki peran yang penting di Indonesia. “Dan Banser ini sahamnya sangat besar terhadap republik

Haedar Nashir: Tidak Perlu Dengan Bertepuk Dada untuk Membela NKRI Jika Belum Membawa Kemajuan dan Kejayaan Indonesia

Image
Haedar Nashir: Tidak Perlu Dengan Bertepuk Dada untuk Membela NKRI Jika Belum Membawa Kemajuan dan Kejayaan Indonesia Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yakni Haedar Nashir menegaskan untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewajiban bagi seluruh bangsa. Apalagi untuk para elite dan aparatur negara. “Bela negara jagnan berhenti dalam klaim dan retorika semata saja. Buktikan dengan amal usaha yang nyata dan membawa kemajuan serta kejayaan untuk Indonesia,” tulis Haedar melalui akun Twitternya, @HaedarNs, Rabu (24/10/2018). Menurutnya, tidak perlu mengaku bahwa dirinya paling membela NKRI jika belum berbuat baik untuk negeri ini. “Apalah artinya jika bersuara lantang bela Indonesia jika negeri ini saja belum bebas dari tangan-tangan perkasa yang haus akan kuasa dan mencengkeram kedaulatan negara dan menjadikannya keropos. Maka tidak perlu bertepuk dada paling membela NKRI jika belum berbuat yang terbaik untuk Indonesia,” cuit Ha

Respon Prabowo Tentang Hasil Survei, Prabowo: Siapa yang Bayar?

Image
Respon Prabowo Tentang Hasil Survei, Prabowo: Siapa yang Bayar? Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto enggan untuk menanggapi hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Karena terkadang lembaga survei membeberkan hasil risetnya atas pesanan. “Hah Denny JA, sudah terima kasih. Survei-survei itu bagaimana siapa yang bayar, sudah terima kasih saja,” ucap Prabowo setelah menghadiri acara deklarasi Gerakan emak-emak dan anak-anak minum susu (Emas) di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018). Maka dari itu Prabowo enggan untuk mengambi pusing tentang hasil survei terbaru dari LSI Denny JA. Lagipula itu kata Ketua Umum Partai Gerindra ini, Denny JA bukan Tuhan. “Makanya tadi saya rada sedikit ini ya, kenapa survei Denny JA, Denny JA itu apa? Tuhan? bukan kan, di bidang poling,” ujar mantan Danjen Kopassus itu. Adapun salah satu kesimpulan dari survei terbaru Denny JA menyebutkan bahwa kasus hoaks Ratna Sar

Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat untuk Memindahkan Lapangan Tembak

Image
Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat untuk Memindahkan Lapangan Tembak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama dengan pemerintah yakni Sekretariat Negara (Setneg) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sepakat untuk merelokasi Lapangan Tembak Senayan Jakarta untuk berpindah ke lokasi lain. Untuk lokasi penggantinya kemungkinan di pinggiran Jakarta atau ke luar Jakarta. “Kita sudah melaksanakan rapat dengan Kemenpora, Kemensesneg, Pengelola Senayan (PPK GBK), dan Polri. Kita sepakat untuk menutup atau merelokalisasi lapangan tembak yang segera untuk dipindahkan,” kata Ketua BURT DPR Anthon Sihombing kepada wartawan setelah rapat BURT membahas nasib Lapangan Tembak Senayan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2018). Kemudian meningkatkan keamanan di Kompleks MPR, DPR dan DPD serta di Kompleks perumahan pejabat MPR, DPR dan DPD. Serta, menugaskan kementerian lembaga terkait untuk memindahkan lapangan tembak sesegera mungkin. “Jadi final

Inpres Percepatan Pembangunan 11 PLBN Harus Segera Cepat Diterbitkan

Image
Inpres Percepatan Pembangunan 11 PLBN Harus Segera Cepat Diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo berpendapat Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus segera diterbitkan. Hal ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Membahas Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN di Kantor Kemenko Polhukam Jl. Medan Merdeka Barat, Rabu (25/10/2018). Tjahjo mengatakan bahwa Indonesia memiliki pintu perlintasan antaranegara yang cukup banyak. Ada sekitar 66 pemeriksaan lintas batas negara yang meliputi 39 darat dan 27 perairan. Yang terbanyak di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Tiga wilayah tersebut berpotensi rawan terjadinya perlintasan engara antarnegara secara ilegal, termasuk kejahatan trasnasional. “Menindaklanjuti rapat kabinet kedua pada 2014 targetnya perbatasan utama harus sudah terbangun. Pengertian wujud telah dibangunnya perbatasannya, yaitu telah selesai dan bangunannya su

Bupati Cirebon Diciduk Oleh KPK, KPK Mengamankan Uang Miliaran Rupiah

Image
Bupati Cirebon Diciduk Oleh KPK, KPK Mengamankan Uang Miliaran Rupiah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim KPK telah menciduk Bupati Cirebon, Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon yakni Sunjay Purwadisastra Sastra sesaat setelah diduga telah menerima uang. Sumber internal bidang penindakan KPK menuturkan bahwa tim gabungan penyelidik dan penyidik telah menerima informasi pada beberapa waktu lalu tentang indikasi akan adanya transaksi untuk Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra Sastra. Dari laporan awal masyarakat, transaksi tersebut sehubungan dengan promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Setelah melakukan pemantauan di lapangan dan komunikasi via telepon seluler yang tersadap, dan akhirnya tim turun ke Kabupaten Cirebon dan melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu (24/10). “Tadi SPS (Sunjaya Purwadisastra Sastra), Bupati Cirebon

Satu Truk Berisi Bendera HTI, PBNU Menyebut Aparat Keamanan Telah Lalai dan Kecolongan

Image
Satu Truk Berisi Bendera HTI, PBNU Menyebut Aparat Keamanan Telah Lalai dan Kecolongan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni Said Aqil menyayangkan karena sikap aparat keamanan yang dianggap telah kecolongan terkait munculnya bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Garut, Jawa Barat. “Kami sangat menyayangkan aparat keamanan yang kecolongan dengan tidak melakukan tindakan terhadap pengibaran bendera organisasi terlarang (HTI),” ujar Said saat jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/10/2018). Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal PBNU yakni Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa ada sejumlah anggota Banser yang telah terprovokasi karena mereka melihat ada satu truk yang berisikan bendera HTI yang akan dikibar dan disebar di dalam acara Hari Santri Nasional 2018 di Garut. “Ada teman-teman di situ, kan ada bendera yang telah dikirim satu truk, lalu terjadilah provokasi. Ada sebagian yang su

Ratna Sarumpaet Enggan untuk Diperiksa Karena Lagi Tengah Sakit

Image
Ratna Sarumpaet Enggan untuk Diperiksa Karena Lagi Tengah Sakit Tersangka kasus penyebaran berita bohong tentang hoaks Ratna Sarumpaet enggan untuk diperiksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Polda Metro Jaya. Ratna enggan untuk diperiksa karena tengah sakit akhir akhir ini. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono yang mengatakan bahwa Ratna sakit dan belum mau memberi keterangan pada Bawaslu. “Iya tidak mau diperiksa oleh Bawaslu, masih sakit,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/10/2018). Sebelumnya Bawaslu telah mengirimkan sejumlah jajarannya untuk memeriksa Ratna terkait dengan kasus penyebaran hoaks di Polda Metro Jaya. Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan bahwa pihaknya mengupayakan untuk mendapatkan keterangan. “Jadi kami akan terus memaksimalkan agar nantinya beliau dapat menjelaskan peristiwa ini,” ujarnya di Gedung Bawaslu Jakarta. Dia menjelaskan bahwa rencana awal peme